• Jl Gajah Mada, No. 17, Jakarta Pusat
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Email Delegasi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 021-6346842 -- FAKS (021) 63855052
8 Area Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung : 1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), 2) Penataan Perundang-undangan (PUU), 3) Penataan dan Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tata Laksana, 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6) Penguatan Pengawasan, 7) Penguatan Akuntabilitas Kerja, 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.

LAYANAN POSBAKUM MELIPUTI :

  1. Konsultasi hukum.
  2. Penyediaan Advokat (penasehat hukum) untuk kasus pidana dan perdata.
  3. Pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata.
  4. Sidang keliling.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui meja informasi, leaflet dan langsung mendatangi ruangan Posbakum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam memberikan layanan Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpedoman kepada :

  1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 1/DJU/OT.01.03/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats.