• Jl Gajah Mada, No. 17, Jakarta Pusat
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Email Delegasi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 021-6346842 -- FAKS (021) 63855052
8 Area Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung : 1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), 2) Penataan Perundang-undangan (PUU), 3) Penataan dan Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tata Laksana, 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6) Penguatan Pengawasan, 7) Penguatan Akuntabilitas Kerja, 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

TUGAS POKOK & FUNGSI KEPANITERAAN MUDA PERDATA

Tugas Pokok

   Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

   Fungsi

  • pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
  • pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
  • pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
  • pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  • pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
  • pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
  • pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  • pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
  • pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
  • pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
  • pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  • pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

 

* Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan